MPR Goes To Campus Hadir di UM Go, Gelar Diskusi Kebangsaan Bahas Penataan Kewenangan MPR

Bagikan

KAMPUS PENCERAHAN – Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UM Go) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menggelar diskusi kebangsaan bertemakan “Penataan Kewenangan MPR” di Gedung Indoor David Bobihoe Akib UM Go, Selasa (18/9) kemarin. Dalam sambutannya, Martin Hutabarat selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR-RI mengapresiasi kepada civitas akademika UM Go atas perhatian serta antusiame yang tinggi dalam menyambut acara ini. Bahkan kata Martin pihaknya telah lama ingin menyelenggarakan kegiatan ini dengan UM Go. “Karena kita dengar banyak kegiatan kampus ini yang kemajuannya patut diapresiasi,” ujar Martin. Dijelaskan Martin, diskusi kebangsaan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan berdiskusi mengenai kewenangan MPR saat ini serta menampung aspirasi dari akademisi kampus di Indonesia, salah satunya UM Go. Dikatakan Martin, sekarang ini, MPR menjadi bahan diskusi ditingkat nasional. “Sudah diputuskan kita sudah harus memiliki GBHN. Tapi, pertanyaan yang muncul, yang membuat GBHN itu siapa. Kalau MPR yang membuat GBHN, apakah akan ditaati oleh yang akan melaksanakannya, karena ketetapan MPR tidak punya kekuatan. Saya kira kampus muhammadiyah diajak berdialaog untuk memikirkan bagamana dari daerah terkait kewenangan MPR,” tutur Martin.
Sementara Rektor UM Go Dr. dr. H. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S dalam sambutannya diawal kegiatan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak MPR-RI telah memberikan kesempatan bagi UM Go sebagai penyelenggara Goes To Campus 2018. “Terima kasih atas kerjasama dan insya Allah dapat terus berlanjut dikemudian hari,” tukasnya.
Selain pemateri dari pihak MPR-RI, diskusi kebangsaan ini menghadirkan pula pemateri dari internal UM Go yang diwakili oleh Prof. Dr. Jassin Tuloli, M.Pd dan Prof. Dr. Johan Jassin.