KAMPUS PENCERAHAN – Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS), Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UM-Go), Apris Tilome, Jum’at kemarin (15/11), menjadi tamu undangan pada kegiatan Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) dan Silaturrahim Kerja Nasional (Silaknas) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tahun 2019, di Jakarta Convention Center (JCC). Dan sesuai informasi, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Dalam sambutannya, kata Apris, Wapres yang juga Ketua Dewan Pembina MES telah menggerakkan ekonomi syariah sejak dahulu. “Kiayi Ma’ruf dahulu menyebut gerakan ekonomi syariah dengan semboyan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat,” tukas Apris.
Ma’ruf, lanjut Apris, dalam forum ini sangat bersyukur lantaran ekonomi syariah sudah menjadi sistem nasional. Seperti di lembaga-lembaga resmi pemerintah, ada pula bagian-bagian syariah di Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian berdiri pula lembaga-lembaga non pemerintah pegiat ekonomi syariah, seperti MES, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan lain-lain.
“MES ketuanya OJK. Jadi ketua dewan komisioner OJK sudah jadi syariah. Gubernur BI juga syariah. Ketua IAEI syariah, menkeu juga. Ketua LPS juga sudah pegiat syariah. Presiden pun juga ketua KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah),” terangnya.
Oleh karena itu, Wapres ingin ke depannya, ekonomi syariah lebih cepat, lebih baik lagi. “Makanya kita didorong untuk bekerja cepat, tepat dan manfaat. Cepat artinya jangan menggunakan pedoman lama. Itu harus ditinggalkan, karena kita sudah banyak ketinggalan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan Indonesia akan belajar dari Malaysia dalam mengelola ekonomi syariah. Malaysia dinilai telah lebih dulu sukses di bidang ekonomi syariah tersebut.
Dia menjelaskan saat ini industri halal dan ekonomi syariah terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perbankan dan keuangan syariahnya. Tak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi, konsep syariah tidak terlalu booming di Indonesia, meskipun menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Indonesia sedikit terlambat dan kita baru saja memberlakukan undang-undang soal perbankan syariah pada 1981-an dan sukuk global syariah diberlakukan 10-15 tahun lalu. Sementara asuransi syariah baru beberapa bulan dilakukan,” ujarnya.
Meskipun terlambat dia optimistis Indonesia bisa sukses seperti Malaysia. “Walaupun terlambat, sudah memulai proses ini, instrumen syariah di Malaysia bisa dipelajari. Misalnya melihat bagaimana fokus investasi dan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf di masyarakat,” ujarnya.
Artinya, akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia juga harus ditingkatkan. Hal ini tentunya akan dikerjakan oleh Kemenkeu bersama dengan BI untuk menambah kepastian dengan kebijakan agar impact sektor keuangan syariah bisa lebih besar untuk dimanfaatkan.
Dia mengungkapkan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk penjualan sukuk syariah terbesar di dunia. Namun, tak banyak masyarakat Indonesia yang membeli, justru dibeli dari luar negeri. “Kami memberikan edukasi dan memberikan kepastian dan membeli instrumen untuk mereka, tanpa keruwetan dan kesulitan pembahasannya,” ujarnya.
Misalnya dengan produk sukuk ritel agar kaum milenial bisa memahami dengan mudah instrumen investasi syariah. Lalu sukuk berbasis lingkungan melalui green sukuk. Dengan produk-produk yang mudah dipahami, kualitas syariah diharapkan bisa meningkat. Sehingga klaim risiko tinggi, harga mahal, dan tidak efisien bisa dihilangkan.