Isu kekerasan seksual nyatanya bukan hal baru, sederet pengalaman buruk yang dialami korban pelecehan seksual kerap kali terjadi di lingkungan kampus, yang notabene sebagai lingkungan pendidikan.

Menurut survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2020, ternyata 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. (Kompas.com)

Begitu juga dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu universitas yang ada digorontalo . Kali ini, diduga kuat, seorang oknum dosen inisial SH memaksa salah satu mahasiswinya inisial INP melayani nafsu bejatnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, peristiwa itu terjadi pada 30 Desember 2021. Korban yang tak sengaja terlambat melaksanakan ujian akhir semester (UAS), meminta dosen itu untuk mengadakan ujian susulan.(prosesnews.id)

Dalam mengurangi kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, Kemendikbud Ristek telah mengesahkan Permendikbud Ristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Mampukah Permendikbud menyelesaikan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi?

Ramai penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) di perguruan tinggi. Mulai dari masyarakat umun hingga akademisi bersuara. Sebagai upaya mendalami dan mengkritisi hal tersebut, Prof. Euis Sunarti, Guru Besar IPB bidang Ketahanan Keluarga pun angkat bicara.

“Saya pribadi, sejak awal keluarnya Permendikbud ini, sangat nyata melihat ada masalah di situ. Mulai dari definisi kekerasan seksual yang diambil dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang lama walaupun agak sedikit diubah, tetapi semangatnya sama tentang sexual consent,” ungkapnya, melansir laman IPB, Selasa (16/11/2021). Fokusnya, masih tidak adanya persetujuan karena memang bertentangan dengan nilai agama.

Dia menambahkan, pasal 5 ayat 2 dari a hingga u memberikan keleluasaan sehingga dapat mudah untuk membalik pengertiannya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan norma ketika melandaskan pada ketaksetujuan karena berdampak pada pelegalan zina dan hubungan sesama jenis. (Kompas.com)

Legalkan kemaksiatan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) di Perguruan Tinggi memang layak menuai kritikan. Selain terkesan memaksa, materinya pun berpotensi melegalkan zina.

Betapa tidak, aturan yang dipandang sebagian pihak sangat progresif dan memihak korban ini ternyata mengatur soal consent alias persetujuan. Konsep inilah yang menjadi acuan apakah sebuah tindak seksualitas termasuk ke dalam kekerasan seksual atau tidak.

Maka, ada beberapa hal krusial yang terjadi. Pertama, Permen PPKS membuka ruang pengakuan terhadap perilaku penyimpangan seksual–termasuk L68TQ–atas nama larangan mendiskriminasi berdasarkan identitas gender korban.


Kedua, jika semua tindakan yang diperinci dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan persetujuan korban alias suka sama suka, tindakan itu tidak bisa dikategorikan kekerasan seksual. Oleh karenanya, tindakan seperti itu tidak perlu dipersoalkan.

Ketiga, dari ayat (3) bisa disimpulkan, jika tindakan yang dilakukan dengan persetujuan itu situasi korbannya belum dewasa dan dalam paksaan, maka tetap termasuk kekerasan yang boleh dipersoalkan. Dengan kata lain, jika korban dalam kondisi sudah dewasa dan tidak dalam paksaan, maka tindak seksual itu tidak dianggap kekerasan, dan karenanya tidak perlu dipersoalkan.

Persoalan sistemik

Di tengah perdebatan Permen ini, menyeruak pertanyaan kritis mengenai ketakmampuan sistem ini mereduksi kekerasan seksual. Maraknya kekerasan seksual ini butuh penelaahan sistemis dan mengurai akar masalah untuk menemukan solusi tepat.

Sesungguhnya, sistem sekuler telah menghasilkan pemikiran liberal yang mengakomodasi kebebasan berekspresi. Memang, keinginan untuk menghilangkan kasus kekerasan seksual, tetapi negara menjamin individu untuk bebas berekspresi, termasuk mengekspresikan seksualitasnya.

Pada satu sisi, negara menginginkan masyarakat terbebas dari kekerasan seksual, tetapi pada sisi lain mengampanyekan kebebasan individu yang justru kerap menjadi pemicu bangkitnya naluri seksual.

Atas dasar ini, sulit untuk berharap sistem sekuler menyelesaikan berbagai kasus kekerasan seksual. Meski sejumlah regulasi terbit, tetap saja kekerasan seksual terjadi. Inilah jawaban mengapa kekerasan seksual di perguruan tinggi mencapai level pandemi. Lantas, bagaimana syariat Islam mencegah, bahkan menghentikan kekerasan seksual?

Islam, solusi kekerasan seksual

Allah Swt. menciptakan naluri seksual pada laki-laki dan perempuan sekaligus menurunkan seperangkat hukum syariat sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kekerasan seksual. Secara garis besar aturan tersebut, yakni pertama, Islam memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat dan menjaga kemaluan. Islam memerintahkan perempuan untuk menggunakan pakaian syar’i berupa jilbab/gamis (lihat QS Al-Ahzab: 59) dan mengenakan khimar/kerudung (lihat QS An-Nur: 31).

Kedua, Islam melarang laki-laki dan perempuan untuk berkhalwat/berdua-duaan. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram karena yang ketiganya adalah setan.” (HR Ahmad). Hal ini mengharuskan proses pembelajaran yang tidak bercampur-baur/ikhtilat atau berdua-duaan, seperti konsultasi antara dosen dan mahasiswa, atau kegiatan asistensi dan semisalnya

Ketiga, Allah melarang perempuan untuk berdandan berlebihan (tabarruj) yang merangsang naluri seksual laki-laki. Maraknya kekerasan seksual termasuk pemerkosaan di lingkup perguruan tinggi sesungguhnya tidak lepas dari realitas adanya perempuan yang mempertontonkan gaya berpakaian yang dapat membangkitkan syahwat.

Keempat, Negara mengontrol ketat seluruh tayangan maupun materi pemberitaan media. Saat ini begitu mudah masyarakat mengakses situs-situs porno yang menayangkan adegan tidak senonoh. Sebab teror tayangan ini berdampak pada pelampiasan naluri melalui pemerkosaan, pelecehan seksual dan sejenisnya.

Kelima, dalam Islam, pelaku pelecehan seksual wajib mendapat hukuman karena kekerasan seksual semisal pemerkosan dan kriminalitas sejenisnya dengan hukuman setimpal sesuai syariat Islam.

Inilah beberapa upaya preventif dalam Islam untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual di semua lini kehidupan. Dengan ini, Islam menjadi satu-satunya sistem yang mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan jaminan sempurna. Regulasi yang hadir saat ini, sebanyak apa pun itu takakan mampu menyelesaikan kasus ini sebab pola berpikir sekularisme yang menjamin kebebasan individu hanya akan menyuburkan kekerasan seksual, bukan mereduksinya.

Sudah selayaknya civitas akademik tidak fobia terhadap Islam. Bahkan, jika perguruan tinggi ikhlas mengkaji aturan Islam hingga menjadikannya sebagai rujukan, niscaya di semua level kehidupan akan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. WalLâhu a’lam bish shawâb

Close Menu