KULIAH PAKAR PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH WAKIL KETUA LPSK RI DI UMGO

Kampus Unggul dan BerkemajuanProgram Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) menyelenggarakan Kuliah Pakar Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Ruang Aula LPPM UMGO, Kamis 1 Februari 2024. Sebagai narasumber Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Dr. H. Maneger Nasution, SHI., M.H., M.A.

Wakil Rektor II UMGO, Dr. Salahudin Pakaya  saat membuka kegiatan tersebut mengatakan kuliah umum bersama dengan pejabat negara hingga praktisi di luar kampus sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pelengkap materi pembelajaran di kelas.

“Hari ini kita kedatangan tamu terhormat, Dr. Maneger adalah Wakil Ketua Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiiyah. Dengan kuliah umum ini, kita mendapatkan pemahaman pentingnya perlindungan hukum kepada saksi dan korban dalam suatu permasalahan hukum. Dengan begitu, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di bidang hukum di masa yang akan datang,” harap Dr Salahudin.

Ia juga mengapresiasi inisiatif dari prodi untuk menambah khasanah pengetahuan tentang Hukum terutama dalam melakukan  advokasi terhadap Saksi dan Korban, karena kedua hal ini yang menjadi saksi kunci dalam persidangan tapi kadang kala mereka tidak nyaman, terancam, merasa terintimidasi oleh pelaku.

“Maka itulah filosofi LPSK dihadirkan, namun saat ini masih dintkgat nasional, belum ada perwakilan disetiap Provinsi saya rasa ini sangat penting walaupu  kita memiliki Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak namun kami merasa masih kurang maksimal. Belajar hukum penting tidak hanya untuk kita mahasiswa hukum saja juga seluruh masyarakat khususnya agar tau langkah yang bisa dilakukan ketika tersandung hukum atau menjadi Korban,” Tandasnya. 

Kuliah umum diikuti oleh Kaprodi-kaprodi FIS, sejumlah dosen dan mahasiswa Prodi Hukum.

Sementara itu, Dr. Maneger Nasution yang berprofesi juga sebagai Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka) Jakarta dan Dosen Pascasarjana ITB-AD Jakarta, mengatakan bahwa ada dua jalur Perlindungan Saksi dan Korban, yakni berdasarkan Perspektif UDHR atau Universal Declaration of Human Rights dan berdasarkan Perlindungan dalam Sistem Peradilan Indonesia.

“UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah mengakui hak-hak dasar, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. DUHAM mengatur hak-hak dasar manusia yang jadi pelaku kejahatan dan juga mengatur definisi korban, perlindungan dan penanganan serta hak-hak korban,” Terangnya.

Prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan pada DUHAM menyebutkan yang disebut korban adalah orang yang menderita kerugian lewat tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana di suatu negara.

“Oleh karena itu, di dalam DUHAM, korban berhak mendapatkan keadilan, dipermudah dalam proses pengadilan, berhak tidak diganggu, dilindungi kebebasan dan keselamatannya, mendapat ganti rugi, bantuan material, psikologis maupun sosial,” Tutupnya.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com